Jabodetabek.id

Hadirkan Fakta-Realita dan Anti Hoax

Sisi Lain Kepadatan Arus Balik Imlek 2025: Sebuah Fenomena Warga Mencari Bahagia dengan Cara yang Terjangkau

Ilustrasi keramaian masyarakat dalam perayaan liburan Tahun Baru Imlek 2025.
Ilustrasi keramaian masyarakat dalam perayaan liburan Tahun Baru Imlek 2025. (Foto: Unsplash.com / Hanny Naibaho)

Jabodetabek.Id – Arus balik liburan Tahun Baru Imlek 2025 menyebabkan kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, pada Rabu, 29 Januari 2025. 

Kepadatan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta mulai terjadi pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB petugas mulai melakukan rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur dari KM 55 sampai KM 47 di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Padatnya kendaraan arus balik liburan Imlek 2025 itu membuat petugas memperpanjang contraflow satu lajur dari KM 65 sampai KM 47 di ruas Tol Jakarta-Cikampek, pada sekitar pukul 18.00 WIB.

Pada masa libur panjang itu, PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan di tengah padatnya kendaraan karena arus balik liburan Imlek 2025.

Terkait kepadatan lalu lintas dalam suasana libur panjang ini, Pakar Bisnis, Profesor Rhenald Kasali menilai masyarakat kini mencari hiburan yang terjangkau dalam rangka mendapatkan kebahagiaan.

Rhenald menyoroti masa liburan panjang Imlek 2025 ini membuat tempat-tempat hiburan dipenuhi pengunjung hingga menyebabkan kemacetan.

“Libur panjang, jalanan macet kembali, dan hari libur tahun ini diperkirakan lebih dari 100 hari dalam setahun, banyak libur ditambah sabtu minggu,” ujar Rhenald melalui akun Instagram @rhenald.kasali, pada Rabu, 29 Januari 2025.

Dari sisi yang lain, pakar bisnis itu juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini diwarnai penurunan daya beli hingga pemutusan hubungan kerja alias PHK.

“Kenapa jalan tetap ramai? Padahal, banyak yang mengatakan daya beli turun, jumlah kelas menengah berkurang, pengangguran banyak, orang kena PHK banyak,” tutur Rhenald.

Rhenald menyebut, umumnya masyarakat mencari kemewahan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang terjangkau, yakni melakukan aktivitas liburan.

“Masyarakat selalu mencari kemewahan bagi dirinya, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang dicari adalah semakin yang terjangkau, liburan,” terangnya.

Rhenald mengungkap, fenomena itu kerap disebut dengan istilah ‘Lipstick Effect’ sebuah kondisi perubahan gaya konsumsi masyarakat dalam kondisi ekonomi tertentu.

Fenomena Daya Beli Turun tapi Penjualan Meningkat

Dalam kesempatan yang sama, Rhenald menerangkan istilah ‘Lipstick Effect’ pertama kali dicetuskan oleh Chairman Emeritus The Estee Lauder Companies Inc Leonard Lauder saat tragedi 9/11 di Amerika Serikat (AS).

Saat itu, daya beli masyarakat turun dan membuat mereka sulit mencari pekerjaan, namun Lauder melihat keanehan terhadap penjualan lipstik yang justru meningkat.

“Jadi, terjadilah efek yang disebut sebagai kemewahan yang terjangkau, dan lipstick adalah satu kemewahan yang harganya tidak terlalu mahal. Lalu juga skincare, itu terbukti banyak laku ketika terjadi COVID-19,” terang Rhenald.

Berkaca dari hal itu, sebelumnya tersiar kabar pihak perbankan yang menyarankan pemerintah RI mengambil langkah mitigasi terkait penurunan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, persoalan pengangguran juga masih menjadi salah satu hal krusial yang membayangi Indonesia. Berikut ini ulasan selengkapnya:

Mitigasi Risiko Penurunan Daya Beli

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede pernah mengatakan pemerintah RI harus mampu memitigasi potensi penurunan daya beli masyarakat dari dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

“Pemerintah harus fokus pada mitigasi risiko penurunan daya beli melalui program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM,” kata Josua dalam keterangan di Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024 lalu.

Josua menekankan, pemerintah harus benar-benar dapat memastikan sejumlah insentif yang disiapkan mampu melindungi daya beli masyarakat dari dampak implementasi PPN 12 persen.

“Kebijakan ini tepat untuk meningkatkan pendekatan fiskal asalkan kompensasi dalam bentuk insentif benar-benar efektif untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan,” tutur Josua.

“Apalagi pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum bebas PPN,” tandasnya.

Menekan Angka Pengangguran

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur tercatat sebanyak 7,47 juta orang pada Agustus 2024, atau menurun sebanyak 390 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

BPS mengungkapkan bahwa capaian itu menjadikan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,32 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.

Terdapat rencana pada awal Februari 2025 ini, bursa kerja secara rutin akan digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dipimpin Menteri Yassierli di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan itu bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia sekaligus menekan angka pengangguran. Rencananya bursa tenaga kerja itu digelar di Jakarta, Bandung, dan Makassar.

Upaya lain pemerintah pada 2025, Kemenaker menghadirkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang bertujuan untuk membangun sistem informasi dan menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan serta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *