Jabodetabek.id- Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan tajam pada tahun kedua. Kajian agregat PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional dari 30 lembaga menunjukkan, rata-rata kepuasan publik di kalangan lembaga survei anggota Persepi turun dari 79,2% pada Oktober–Desember 2025 menjadi 54,4% pada Juli–September 2026.
Jika tahun pertama pemerintahan ditandai oleh tingkat kepuasan yang stabil di kisaran 80%, tahun kedua justru memperlihatkan penyusutan dukungan publik. Penurunan tersebut juga terlihat ketika seluruh survei probabilitas nasional diperhitungkan, termasuk survei dari lembaga di luar Persepi, yakni dari 80,4% menjadi 63,1%, atau sekitar 17 poin.
Kajian Markdata mengidentifikasi dua fase utama penurunan. Fase pertama terjadi pada Februari–Maret 2026, setelah gejolak pasar modal dan lonjakan inflasi ke 4,76%. Pada periode tersebut, SMRC mencatat penurunan kepuasan dari 81,2% menjadi 66,4%.
Fase kedua berlangsung pada Mei–Agustus 2026, setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, kelangkaan LPG 3 kg, dan pelemahan rupiah. Survei terbaru SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat kepuasan sebesar 44,5%, pertama kalinya berada di bawah 50% di lembaga tersebut.
“Dua tahun pemerintahan ini terbelah menjadi dua cerita. Tahun pertama adalah masa bulan madu dengan kepuasan di atas 80 persen. Tahun kedua, dukungan itu terkikis sekitar 25 poin, dan penyebab utamanya bukan politik, melainkan harga kebutuhan pokok,” kata Faisal Arief Kamil, Direktur Eksekutif Markdata.
Paradoks Ekonomi dan Melebarnya Perbedaan Hasil Survei
Penurunan kepuasan publik terjadi ketika sejumlah indikator makroekonomi justru berada pada posisi terbaik dalam lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,61% pada Triwulan I-2026 dan 5,29% pada Triwulan II-2026. Kemiskinan turun menjadi 8,07% pada Maret 2026, terendah dalam sejarah pencatatan BPS, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68%.
Namun, indikator yang dirasakan langsung oleh rumah tangga menunjukkan arah berbeda. Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia turun dari 127,7 menjadi 118,1. Pada saat yang sama, inflasi kembali berada di atas 3% sejak Mei 2026, rupiah melemah 11% ke Rp17.938 per dolar AS, dan IHSG jatuh 35% dari rekornya.
“PDB dan angka kemiskinan adalah agregat nasional. Warga merasakan ekonomi dari harga beras, BBM, LPG, cicilan, dan kesempatan kerja, dan pada 2026 keempatnya memburuk bersamaan,” kata Faisal.
Selain penurunan kepuasan, kajian Markdata menemukan kesenjangan hasil antar-lembaga survei yang semakin lebar. Rentang hasil yang pada awal 2025 hanya sekitar 9 poin melebar menjadi 44 poin pada Juli–September 2026, mulai dari 37% yang dicatat Tempo Data Science hingga 80,7% oleh LKPI. Selisih ini jauh melampaui margin of error sekitar 3 poin.
Sementara itu, lembaga anggota Persepi, termasuk SMRC dan Arus Survei Indonesia, melaporkan angka kepuasan dalam rentang 51,1–57,6%.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan metodologi ketika membaca survei opini publik. Perbedaan dalam penyusunan kuesioner, moda wawancara, dan karakteristik hasil pengukuran masing-masing lembaga dapat memengaruhi angka yang dilaporkan.
“Selisih sebesar itu bukan lagi variasi sampel, melainkan soal kuesioner, moda wawancara, dan house effect. Pembaca sebaiknya membandingkan tren dalam satu lembaga, bukan tingkat antar-lembaga,” kata Faisal.
Dukungan Program Tetap Ada, tetapi Kepuasan dan Persepsi Publik Melemah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan perbedaan antara dukungan terhadap kebijakan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dukungan agar MBG dilanjutkan tetap tinggi, yakni 61–78% responden. Namun, kepuasan terhadap implementasi program tersebut stagnan di kisaran 50–56%.
Perubahan juga terlihat pada alasan masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintahan. Pada Januari 2025, sebanyak 72% responden yang puas menyebut MBG sebagai salah satu alasannya. Pada Agustus 2026, angka tersebut turun menjadi 11–16%, dan MBG mulai muncul sebagai alasan ketidakpuasan.
Pola serupa terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dikenal luas, tetapi memperoleh skor pelaksanaan hanya 2,1 dari 10.
“Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksanaannya dibenahi,” kata Faisal.
Pelemahan kepuasan terhadap pemerintahan juga berjalan beriringan dengan perubahan persepsi masyarakat mengenai arah bangsa dan kualitas demokrasi. Proporsi warga yang menilai Indonesia berjalan ke arah yang benar turun dari 83% pada Oktober 2024 menjadi 47,7% berdasarkan survei SMRC pada Oktober 2026. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah 50% sejak pelantikan.
Dalam tujuh bulan, kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga turun dari 62% menjadi 39,7%. Meski demikian, ketidakpuasan tersebut belum serta-merta berubah menjadi keinginan untuk mengganti pemerintahan. Sebanyak 67% responden menolak wacana pelengseran Presiden dalam survei Median pada April 2026.
“Publik kecewa, tetapi belum menginginkan perubahan di luar jalur konstitusi. Ini ruang yang masih dimiliki pemerintah, dan ruang itu menyempit,” kata Faisal.
Stabilisasi Harga Menjadi Kunci Pemulihan Kepuasan
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Markdata menilai pemulihan kepuasan publik lebih mungkin dicapai melalui stabilisasi harga pangan dan energi, pembenahan pelaksanaan program prioritas, serta kepastian arah kebijakan ekonomi daripada melalui peluncuran program baru.
Penilaian publik terhadap pemerintah semakin terkait dengan pengalaman ekonomi sehari-hari. Karena itu, tantangan pemerintah bukan semata mempertahankan capaian makro ekonomi, melainkan memastikan manfaatnya terasa dalam kehidupan rumah tangga.
“Pemerintah tidak lagi dinilai dari janji, melainkan dari harga beras, BBM, dan LPG,” kata Faisal. Laporan lengkap kajian ini dapat diunduh mulai Selasa, 20 Oktober 2026 melalui [www.markdataidn.com](https://www.markdataidn.com).
Leave a Reply