Sekjen PBB : Khawatir Janji Taliban untuk Hak Kaum Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan Dilanggar

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam janji-janji Taliban yang "dilanggar" kepada kaum wanita dan anak perempuan di Afghanistan. (Foto: Dok Net/ Istimewa).

Jabodetabek.id – Setelah delegasi yang dilakukan Taliban dan Amerika Serikat (AS) dan ada poin-poin yang dibahas dalam pertemuan pertama antar mereka itu. Di antaranya hak-hak perempuan dan hak anak perempuan di Afghanistan.

Ini tentu menjadi perhatian penting di seluruh dunia, bahkan tentu saja perhatian penting bagi PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun merespon hal itu, dia mengecam janji-janji Taliban yang “dilanggar” kepada kaum wanita dan anak perempuan di Afghanistan.

Dia juga mendesak dunia untuk menyumbangkan lebih banyak uang ke Afghanistan guna mencegah keruntuhan ekonomi negara tersebut.

“Saya sangat khawatir melihat janji yang dibuat untuk wanita dan anak perempuan Afghanistan oleh Taliban dilanggar,” kata Guterres, dikutip Jabodetabek.id dari Channel News Asia, Senin (11/10).

“Saya sangat mengimbau Taliban untuk menepati janji mereka kepada wanita dan anak perempuan dan memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” katanya.

Dan menurut Guterres, PBB “tidak akan menyerah” pada masalah ini. Dia juga mengatakan, PBB membahasnya setiap hari dengan Taliban, yang telah berkuasa sejak pertengahan Agustus.

Tapi legitimasinya sebagai pemerintah masih belum diakui secara internasional.

“Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan,” kata Guterres.

Dari data laporan yang didapat, jika ada tiga juta anak perempuan telah terdaftar di sekolah sejak 2001, dan jumlah rata-rata pendidikan untuk anak perempuan telah meningkat dari enam tahun menjadi 10 tahun.

“Delapan puluh persen ekonomi Afghanistan adalah informal, dengan peran perempuan yang lebih besar. Tanpa mereka, tidak mungkin ekonomi dan masyarakat Afghanistan akan pulih,” Sekjen PBB itu memperingatkan.

Bukan hanya itu, Guterres juga berbicara panjang lebar tentang tantangan yang dihadapi ekonomi Afghanistan.

Ini akan menjadi sangat sulit bagi Taliban, karena aset negara yang disimpan di luar negeri telah dibekukan, dan bantuan pembangunan telah ditangguhkan.

“Kita perlu mencari cara untuk membuat perekonomian kembali bernafas. Ini bisa dilakukan tanpa melanggar hukum internasional atau prinsip-prinsip kompromi,” katanya.

“Saya mendesak dunia untuk mengambil tindakan dan menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi Afghanistan untuk menghindari keruntuhan,” jelasnya.

Menurut pejabat PBB, ada kemungkinan dana internasional atau uang dari aset Afghanistan yang diblokir akan dibayarkan ke badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah yang kemudian membayar gaji kepada warga Afghanistan di lapangan.

Tentunya dengan pengecualian bank yang disahkan oleh Amerika Serikat khususnya, telah digunakan di masa lalu untuk negara-negara lain termasuk Yaman.

Tapi, Guterres memperingatkan masyarakat internasional bergerak terlalu lambat untuk memberikan bantuan ke Afghanistan, di mana krisis kemanusiaan dan ekonomi mempengaruhi setidaknya 18 juta orang – sekitar setengah dari populasi.

Bantuan kemanusiaan internasional sejauh ini telah dikirimkan ke berbagai bagian negara tanpa halangan dari Taliban, dan bahkan dengan kerjasama dan bantuan keamanan mereka.

“Jumlah insiden selama operasi kemanusiaan terus menurun,” kata Guterres. (Dari berbagai sumber).