Jabodetabek.Id – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) terkait keberlanjutan proyek infrastruktur.
Pasalnya, kebijakan penghematan telah memangkas anggaran Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun, menyisakan Rp29,57 triliun.
Meskipun demikian, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, tetap optimistis pembangunan IKN dapat berlanjut.
Ia menekankan bahwa Otorita IKN, yang awalnya memiliki pagu anggaran Rp6,3 triliun, kini mendapat tambahan Rp8,1 triliun.
“Mudah-mudahan (proyek) itu bisa dilanjutkan bersama Otorita IKN,” ujar Dewi saat ditemui di Komplek DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.
Kendala Anggaran dan Upaya Pembukaan Blokir
Sebelumnya, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 40,29 triliun untuk pembangunan di IKN.
Namun, sepanjang 2025 ini, belum ada alokasi anggaran yang direalisasikan.
“Anggaran itu (infrastruktur) diblokir semua,” ungkap Menteri PU, Dody Hanggodo.
Setelah Komisi V DPR menyetujui efisiensi anggaran dalam rapat terbaru, Dody berencana mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Langkah ini diperlukan untuk menentukan program prioritas yang masih bisa dieksekusi.
Dody juga menekankan pentingnya tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar pembiayaan infrastruktur tetap berjalan.
“Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Kalau bisa,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PU belum memiliki rencana untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN.
Fokus utama masih pada penyesuaian anggaran yang tersedia.
“(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN,” kata Dody, yang juga merupakan Politikus Demokrat.
Efek Pemangkasan Anggaran: Proyek yang Dibatalkan
Pemangkasan anggaran menyebabkan setidaknya 10 proyek dibatalkan, termasuk:
– Penghentian proyek fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang didanai rupiah murni.
– Pembatalan pengadaan alat baru.
– Penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif dan efisien.
Usulan Tambahan Anggaran Sebelum Pemangkasan
Sebelum pemotongan anggaran besar-besaran, Dody sempat mengajukan tambahan Rp60,6 triliun dalam rapat dengan Komisi V DPR pada 3 Desember 2024.
Dari total usulan tersebut, Rp14,87 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di IKN.
Rinciannya meliputi:
– Rp9.900 miliar untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, yang mencakup pembangunan jalan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
– Rp4.969,63 miliar untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang akan digunakan untuk sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, serta pembangunan kantor pemerintahan, termasuk kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.
Dosen Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai bahwa pemangkasan anggaran dapat memperlambat pembangunan IKN.
“Misalnya, yang belum selesai itu jalan tolnya. Dengan kondisi seperti ini (anggaran dipangkas), jangan bermimpi tahun 2028 bisa pindah,” kata Nirwono pada Selasa, 4 Februari 2025.
Ia juga menyatakan bahwa pemangkasan Rp81,38 triliun menjadi tantangan besar bagi Kementerian PU dan perlu dievaluasi kembali.
Pernyataan Pemerintah: Pembangunan IKN Tetap Berlanjut
Menanggapi isu yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama jajaran Kementerian PU dan Otorita IKN di Istana Merdeka, Jakarta.
Menteri AHY, mengutip dari laman resmi Kantor Staf Presiden menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, yang akan digunakan secara bertahap sesuai rencana.
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” ujar AHY, dikutip dari presidenri.go.id, Kamis 6 Februari 2025.
Setelah penyelesaian pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, pemerintah kini berfokus pada pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” jelasnya.
AHY juga menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, agenda pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap berjalan.
“Kita harus menyesuaikan prioritas pembangunan agar target utama dalam lima tahun ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat didukung dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa prioritas nasional dalam lima tahun mendatang mencakup swasembada pangan, energi, air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur tetap menjadi elemen kunci dalam pencapaian target tersebut.
“Bukan berarti infrastruktur dinomorduakan. Justru, kita harus melakukan penyesuaian agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan optimal,” pungkasnya.
Leave a Reply