Jabodetabek.Id- Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tengah menjalankan langkah penghematan anggaran.
Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah instansi pemerintah, khususnya bagi pekerja kontrak non-PNS.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan PHK massal akibat efisiensi ini.
Tidak Ada PHK Massal, Hanya Kontrak yang Berakhir
Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusan tidak memperpanjang kontrak pekerja bukanlah bentuk PHK massal.
“Namanya pekerja kontrak memang masa kontraknya akan habis. Bila tidak diperpanjang, itu sudah menjadi hak kementerian dan lembaga,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah untuk melakukan PHK sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” tegas Hasan dalam keterangannya, Kamis 13 Februari 2025.
Selain itu, ia meluruskan kesalahpahaman yang berkembang bahwa efisiensi anggaran telah mengganggu layanan publik.
Menurutnya, beberapa institusi salah menafsirkan kebijakan ini dengan memangkas layanan dasar, bukan belanja yang bersifat tidak mendesak.
“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” katanya.
Presiden Prabowo Lakukan Penyisiran Detail Anggaran
Hasan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi ini.
“Istilahnya itu ‘God is in the details’, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” jelasnya.
Hasil penyisiran ini menemukan banyak pos belanja yang dianggap tidak substansial dan dapat dihilangkan tanpa berdampak signifikan, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, serta beberapa pengeluaran lainnya.
“Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” tegas Hasan.
PHK di TVRI dan RRI Akibat Pemangkasan Anggaran
Dalam praktiknya, pemangkasan anggaran berdampak pada beberapa lembaga, termasuk TVRI dan RRI, yang melakukan pemutusan kontrak terhadap sejumlah kontributor dan jurnalis daerah.
Anggaran TVRI yang semula Rp1,52 triliun dipangkas menjadi Rp1,06 triliun, sementara anggaran RRI yang awalnya Rp1,07 triliun berkurang Rp170 miliar menjadi Rp899 miliar.
Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan bahwa PHK tidak diberlakukan kepada pegawai ASN, tetapi hanya menghentikan sementara penggunaan jasa kontributor daerah.
“Mana bisa ASN di-PHK? Yang ada, pemakaian jasa kontributor di TVRI daerah disetop dulu,” ujar Iman dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 10 Februari 2025.
Sementara itu, Direktur Utama RRI mengakui bahwa pemangkasan anggaran menyebabkan sejumlah kontributor diberhentikan, meskipun jumlahnya relatif kecil.
“Kalau jumlah kontributor kami itu 979 total, tetapi yang bermasalah paling hanya 10-20 orang,” ujarnya saat rapat bersama Komisi VII DPR.
Namun, setelah adanya klarifikasi dan evaluasi, pihak TVRI dan RRI memastikan bahwa mereka akan kembali memanggil para pekerja yang sempat diberhentikan.
“Kami akan menindaklanjuti setelah rapat ini, tidak ada lagi semacam dirumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan kontributor,” kata Iman Brotoseno.
Pemerintah Diminta Beri Penjelasan ke Publik
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai bahwa kebijakan efisiensi ini memang diperlukan, tetapi pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat untuk meredam kegelisahan.
“Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” ujar Mahfud.
Ia juga menyoroti dampak efisiensi ini terhadap tenaga kerja, terutama jika anggaran yang dipangkas berkaitan dengan kebijakan lain seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan, itu kan yang perlu dipikirkan,” tambahnya.
AJI Kritik Pemutusan Kontrak Jurnalis di TVRI dan RRI
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, mengkritik kebijakan PHK terhadap kontributor TVRI dan RRI.
Menurutnya, keputusan ini memperburuk kondisi ketenagakerjaan media di Indonesia dan dapat berdampak pada kualitas penyiaran.
“Ini makin memperburuk kondisi ketenagakerjaan media massa di Indonesia,” kata Nany. Ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran seharusnya tidak diterapkan secara menyeluruh, terutama untuk lembaga yang sudah memiliki anggaran terbatas.
“Pemerintah seharusnya tidak melakukan efisiensi anggaran untuk RRI dan TVRI. Selama ini, anggaran untuk kedua lembaga ini cenderung kecil. Dan bahkan jurnalisnya dibayar rendah,” ujarnya.
Nany juga mengingatkan bahwa TVRI dan RRI masih menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Jika kedua lembaga ini kehilangan banyak kontributornya, akses informasi masyarakat di wilayah tersebut bisa terganggu.
Leave a Reply