Jabodetabek.Id- Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama pejabat negara yang akan membantu pemerintahannya di Kabinet Merah Putih.
Total ada 112 pejabat negara yang resmi bertugas di kabinet Prabowo-Gibran, terdiri dari menteri, wakil menteri, hingga kepala badan pemerintahan RI.
Pengumuman para pejabat negara itu disampaikan Prabowo saat menggelar pengumuman di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 20-22 Oktober 2024.
“Telah saya umumkan daftar Kepala Badan RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” kata Prabowo usai menggelar pengumuman Kepala Badan RI di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Kendati baru tiga hari menjabat sebagai bawahan Prabowo, sejumlah menteri sudah membuat tindakan yang kontroversial di mata publik. Berikut ini empat nama menteri di antaranya:
1.Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra langsung menjadi sorotan publik, usai menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Mantan Setneg RI era Soeharto dan BJ Habibie itu mengungkap, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.
Dalam dekade terakhir, Yusril mengklaim Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyebut pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi di tahun 1960, tahun 1998 tidak termasuk di dalamnya.
3.Yandri Susanto
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, juga dianggap publik telah melakukan blunder pada hari kedua menjadi bawahan Prabowo.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menuding Yandri telah menyebarkan surat berstempel Kemendes untuk kepentingan pribadinya.
Praktisi Partai Amanat Nasional itu diduga menyebarkan undangan haul dua tahun almarhum sang ibunda.
Menyikapi adanya surat undangan itu, Mahfud MD menegaskan kop surat kementerian tidak boleh digunakan untuk acara pribadi.
4.Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menuai kontroversi usai dilantik Presiden Prabowo.
Praktisi Partai Golkar itu menyebut adanya ‘tukar guling’ di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih.
Dalam pidato di HUT Golkar ke-60, Bahlil mengungkapkan mulainya partai yang dipimpinnya mendapat jatah 5 menteri.
Pria berusia 48 tahun itu kemudian menyebut telah menukar posisi Ketua MPR yang harusnya untuk Golkar diberikan kepada Gerindra dengan ganti keuntungan tambahan atau dikenal dengan istilah ‘tukar guling’.
5.Natalius Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan pernyataan kontroversial terkait anggaran bagi kementeriannya.
Pria asal Irian Jaya itu menyebut seharusnya anggaran untuk Kementerian HAM tidak hanya Rp60 miliar, namun Rp20 triliun.
Pigai meyakini dirinya sebagai orang pekerja lapangan HAM, dapat membangun sesuatu yang besar di kementeriannya.
Berkaca dari blunder yang terjadi baru-baru ini, terdapat juga sejumlah tokoh yang ketahuan pernah bermasalah dan tak luput dari perhatian publik.
Rekam jejak yang bermasalah dari para menteri Prabowo ini bahkan menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial X.
Salah satunya, ada warganet yang menyoroti Menpora Dito dan MenKP Trenggono yang resmi kembali dilantik di Kabinet Merah Putih.
“Dito (Menpora) sama Trenggono (MenKP) perasaan aku lumayan rawan,” ujar seorang netizen dengan akun X @iwitarqdm, pada 20 Oktober 2024 lalu.
Lantas, siapa lagi sosok di kabinet Prabowo yang pernah bermasalah? Berikut ini deretan nama tokoh di antaranya:
1.Zulkifli Hasan
Pada Januari 2020, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, pernah diperiksa KPK dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau.
Nama Zulkifli Hasan sudah disebut sejak awal kasus alih fungsi hutan itu bergulir.
Terpidana kasus itu, Annas Maamun, beberapa kali menyebut namanya dan mengaku pernah bertemu Ketua Umum PAN itu di kediamannya.
Annas mengaku menitipkan permohonan alih status hutan Riau kepada Mendag di Kabinet Merah Putih tersebut.
2.Dito Ariotedjo
Pada September 2023, Menpora Dito pernah dituding menerima uang dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menkominfo, Johnny G. Plate.
Komisaris PT Solitech Media Synergy, Irawan Hermawan, menyebut dirinya menyerahkan uang sejumlah Rp27 miliar kepada Dito.
Dalam kesempatan berbeda, Dito mengaku tidak mengetahui terkait soal penerimaan dana sebesar Rp27 miliar dari terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, Maqdir Ismail.
3.Edward Omar Sharif Hiariej
Pada November 2023, KPK pernah menetapkan Wamen Kumham, Edward Omar Sharif Hiariej atau akrab disapa Eddy, sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan kasus Eddy yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK atas dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga melaporkan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, yakni Asisten Pribadi Eddy, Yogi Ari Rukmana, dan Advokat Yosie Andika Mulyadi.
4.Wahyu Trenggono
Pada Juli 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono pernah menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
Saat itu, KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam kerjasama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama.
KPK menduga terdapat kerugian negara mencapai ratusan miliar dalam perkara ini.
5.Airlangga Hartarto
Pada Agustus 2024, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menuai sorotan publik terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Menko Perekonomian yang kini dilantik Presiden Prabowo itu menerima surat pemanggilan dari Kejagung untuk diperiksa dalam kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Perdagangan periode 2021-2022.
Situasi menjadi lebih rumit ketika muncul ancaman penggeledahan dan penjemputan paksa, hingga Airlangga diperintahkan partainya, Golkar, untuk membuat video pengunduran diri.
Leave a Reply