Bandung, 29 Agustus 2025 – Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (Center for Communication, Media, Culture, and Information System – CMCI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam surat imbauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2025 terkait siaran/liputan pemberitaan aksi demonstrasi massa.
Menurut CMCI Fikom Unpad, surat tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang berorientasi pada kebenaran, faktualitas, objektivitas, independensi, dan kepentingan publik. Alihalih melindungi publik, imbauan tersebut berpotensi mengekang kebebasan pers dan mengingatkan pada praktik represif era Orde Baru, ketika media dikendalikan dan ditekan atas nama stabilitas dan keamanan.
“Surat KPID DKI ini adalah bentuk kemunduran dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi. KPI lahir dari rahim reformasi untuk memastikan media menjadi ruang publik yang demokratis, bukan alat penguasa,” tegas CMCI Fikom Unpad dalam pernyataan resminya.
CMCI menilai bahwa dengan imbauan tersebut, KPID DKI Jakarta tidak lagi mewakili kepentingan publik dan justru berpotensi membatasi peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, serta kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Tuntutan CMCI Fikom Unpad:
- Mendesak KPID DKI Jakarta untuk segera mencabut surat imbauan tersebut.
- Mendorong lembaga penyiaran untuk tetap meliput aksi demonstrasi secara luas, mendalam, dan transparan.
- Mengajak KPID mengembalikan ruh reformasi, yakni menempatkan media sebagai pilar penting dalam proses perubahan sosial dan politik di Indonesia.
MCI menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pondasi demokrasi. Media harus diberi ruang penuh untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan penyampai kebenaran bagi masyarakat
Leave a Reply