Jabodetabek.Id– Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pengisi materi dalam agenda retret kepala daerah.
Usai pelantikan oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Jakarta, para kepala daerah langsung lanjut retret di Magelang.
Retret kepala daerah ini digelar selama satu minggu, yaitu pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Sri Mulyani Bicara Tentang APBN dan APBD kepada Kepala Daerah
Menkeu mendapat jatah mengisi materi pada hari Minggu, 23 Februari 2025 mulai pukul 19.20 hingga 21.00 WIB.
Sesi tersebut digelar tertutup di Ruang Sudirman dan membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam materi tersebut juga diberi pemahaman tentang fokus anggaran dari APBN maupun APBD untuk dikelola dengan baik.
Selain itu juga mengenai pembangunan daerah dari anggaran APBN maupun APBD untuk kepentingan rakyat.
“Materi mengenai APBN dan peranannya terhadap pengelolaan keuangan negara dan APBD,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers setelah mengisi materi kepada kepala daerah.
“Utamanya untuk mendukung tujuan-tujuan nasional,” ujarnya.
“Apakah itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan,” imbuhnya.
Menyoal Efisiensi pada APBN dan APBD
Dalam materi yang ia paparkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani juga menyinggung tentang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.
Seperti yang diketahui, negara telah menyusun langkah untuk penghematan anggaran dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total Rp306,69 Triliun.
Rinciannya adalah Rp256,1 Triliun merupakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Sementara Rp50,59 Triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran dengan menyasar 6 pos transfer ke daerah (TKD).
TKD yang terdampak dari aturan ini adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
Meski ada pemotongan anggaran untuk APBD, Sri Mulyani dalam sesinya meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana yang sudah diberikan.
“Banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan Inpres, karena dalam hal ini daerah juga harus berkontribusi,” kata Sri Mulyani.
“Pertanyaannya seperti formula dana bagi hasil dan proyek infrastruktur yang tetap ingin dijalankan,” tambahnya.
Pemateri di Retret Kepala Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam konferensi pers mengenai retret di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025 mengatakan kalau retret ini untuk memperkuat kompetensi kepala daerah.
Sehingga ada pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
Seperti pada pemahaman tentang tugas pokok sebagai kepala daerah, pemahaman program Asta Cita, hingga program kerja di setiap kementerian.
“Para menteri 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu,” ujar Bima Arya.
Selain Sri Mulyani, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dijadwalkan akan menjadi salah satu pemateri.
“Insyaallah apabila tidak ada perubahaan Bapak Presiden SBY berkenan bergabung bersama sama kami pada Kamis sore, 27 Februari 2025,” kata Arya Bima lagi.
Puncak acara nanti akan diisi oleh Presiden Prabowo yang juga akan turut hadir ke Magelang.
Leave a Reply