Jabodetabek.Id – Sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti beredarnya video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK), Muhammad Abdimaludin yang diduga menerima sejumlah uang dari oknum kepolisian saat demo di Jakarta.
Sebelumnya diketahui, Abdi mengakui dirinya telah menerima sejumlah uang saat demo bertajuk, “Tata Ulang Indonesia” di Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026 lalu.
Dalam unggahan Instagram @undercover.id, pada Selasa, 23 Juni 2026, Abdi menyampaikan hal tersebut di depan civitas akademika UBK.
Abdi mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya saat itu, agar tak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
“Terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan, terkait uang itu, saya memang menerima,” ujar Abdi video tersebut.
Lantas, bagaimana poin-poin penuturan Ketua BEM FH UBK tersebut terkait jumlah uang yang diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa tersebut? Berikut ulasannya.
Sebaran Rp2 Juta ke Alumni-BEM
Berdasarkan penelusuran, pengakuan Ketua BEM FH UBK tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin, 22 Juni 2026 malam.
Kala itu, Abdi tak menyebutkan rinci ihwal total besaran uang yang disebut telah diterimanya.
Kendati demikian, Abdi memastikan, uang tunai yang telah diterimanya berkisar 20 persen dari total yang dijanjikan.
“Rp2,5 juta ke 2 alumni, Rp2 juta ke wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK,” sebut Abdi.
Abdi menyebut, uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi, serta juga didistribusikan kepada jajaran pengurus BEM FH UBK, serta pengurus BEM Fakultas Ekonomi UBK.
Sosok Oknum Polisi hingga Mediasi dengan Wapres
Dalam keterangannya, Abdi mengatakan uang itu diberikan melalui seorang anggota kepolisian yang ia kenal dari seorang alumni UBK.
“Sebelumnya ada pihak kepolisian agar kami tidak turun aksi, tapi kita tetap turun,” ungkapnya.
“(Uang) itu sebagai bentuk penyuapan, ada namanya Bang Aan,” sambung Abdi.
Ada pun uang itu dimaksudkan agar massa yang saat itu ada di bawah komando Abdi tak bergerak ke kawasan Patung Kuda.
Selain itu, mahasiswa juga diminta bersedia melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.
Kilas Balik Kontroversi Aksi Mahasiswa UBK
Sebelumnya, mahasiswa UBK menggelar aksi bertajuk, Tata Ulang Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026. Massa bergerak dari kampus UBK di Cikini menuju kawasan Patung Kuda.
Kendati demikian, massa mahasiswa sempat terlibat dorong-dorongan dengan polisi di kawasan Tugu Tani.
Para pimpinan aksi kemudian diminta bertemu dengan Wapres Gibran.
Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa mendatangi kantor Gibran dan melakukan mediasi tertutup selama 60 menit. Dalam pertemuan itu topik yang dibahas, yakni terkait proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Abdi setelah mediasi di Istana Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026.
Saat itu, Abdi kemudian mengutarakan keinginan pihaknya agar tetap akan menggelar aksi jika tuntutannya tak dipenuhi.
“Kalau tuntutan kami sampai 5×24 jam setelah pertemuan tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Leave a Reply