Jabodetabek.Id – Badan Gizi Nasional (BGN) ikut masuk ke dalam lembaga negara yang terkena pemotongan anggaran.
Padahal sebelumnya, BGN adalah salah satu lembaga yang tidak terdampak aturan pemotongan anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo pada lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditargetkan mampu menghemat hingga total Rp306,69 Triliun
Kepala BGN Dadan Hindayana mengklaim, pemotongan anggaran itu tidak akan memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan.
BGN Kena Pemotongan Anggaran 0,2 persen
Untuk APBN Tahun Anggaran 2025 ini, BGN mengalami pemotongan anggaran 0,28 persen.
“Anggaran yang awalnya Rp71 triliun kemudian berkurang Rp200,2 miliar,” kata Dadan usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025.
Anggaran MBG Masih Aman
Meski ada pemotongan anggaran, Dadan menyatakan jika hal tersebut tidak akan memengaruhi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 ini akan berjalan seperti biasa.
“Enggak ada (pemotongan anggaran). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena,” kata Dadan.
Sektor BGN yang Terkena Pemotongan Anggaran
Dadan mengatakan, pemotongan anggaran di BGN ini hanya mempengaruhi pengadaan lahan untuk MBG.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja,” kata Dadan menirukan instruksi dari Presiden Prabowo.
“Jadi ada ke anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” imbuhnya.
“Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai,” jelas Dadan.
Dadan mengungkapkan jika keputusan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong penggunaan pinjam-pakai lahan.
Hal itu juga senada dengan instruksi Presiden di mana kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menjelaskan tentang kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan MBG.
“Kita butuh 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang sekarang kan baru ada 246, nanti akan meningkat ke 700,” imbuhnya.
Target Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis
Untuk pelaksanaan MBG, target periode pertama MBG dimulai Januari hingga April 2025 dengan target 3 juta penerima manfaat.
Untuk periode kedua, target penerima manfaat adalah 6 juta yang akan berlangsung dari April hingga Agustus 2025.
Kemudian sampai akhir tahun, target penerima manfaat sejumlah 15 juta orang dengan anggaran yang dimiliki Badan Gizi Nasional senilai Rp71 Triliun sebelum terkena pemotongan anggaran.
Wacana tambahan anggaran Rp100 Triliun sempat muncul ketika Presiden Prabowo memberikan instruksi baru untuk mencapai target 89 juta penerima manfaat dan BGN membutuhkan tambahan anggaran.
“Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berada dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 Triliun,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana pada Sabtu, 25 Januari 2025 lalu usai Rampinas PIRA.
Leave a Reply