Jabodetabek.id- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai respons, Megawati segera mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai.
Dalam surat instruksinya, Megawati menegaskan bahwa segala keputusan dan arahan partai berada di bawah kendalinya.
Salah satu poin utama dalam instruksi tersebut adalah larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” ujar Megawati dalam surat instruksi yang dirilis pada Jumat, 21 Februari 2025.
Para kader juga diminta untuk tetap menjalin komunikasi dan bersiap menerima arahan lebih lanjut.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjutnya.
Surat instruksi tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025, hanya beberapa saat setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK.
Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan
KPK secara resmi menahan Hasto Kristiyanto selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur terkait dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR.
“Sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Setyo, penahanan dilakukan agar penyidik dapat lebih mendalami kasus tersebut selama Hasto berada dalam tahanan.
Respons Sufmi Dasco Ahmad
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi larangan Megawati terhadap kader PDIP untuk mengikuti retret di Magelang.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut lebih tepat ditanyakan langsung kepada pihak terkait.
“Itu kan baru semalam. Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2025.
Sikap Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Doel, memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait instruksi Megawati yang meminta para kepala daerah dari PDIP membatalkan kehadiran dalam acara retret.
“Tanya ke DPP,” jawab Doel singkat saat ditanya awak media di Jakarta Selatan, Jumat 21 Februari 2025.
Ketika ditanya apakah dirinya akan tetap menghadiri acara tersebut, Doel tidak memberikan jawaban yang jelas.
Ia hanya menyebut bahwa agenda untuk wakil kepala daerah baru berlangsung pada 27 Februari mendatang.
“Wakil kepala daerah kan hari terakhir,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya rapat khusus di rumah Pramono Anung untuk membahas hal ini, Doel mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.
“Saya kan di sini (kerja),” katanya saat menjelaskan bahwa dirinya sejak pagi sudah bekerja meninjau pengerukan kali.
Terakhir, ketika diminta konfirmasi apakah Pramono Anung akan menghadiri retret, Doel menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung diajukan kepada yang bersangkutan.
“Tanya ke Mas Pram,” tutupnya.
Leave a Reply