Jabodetabek – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan keprihatinan terhadap keputusan Amerika Serikat yang menangguhkan bantuan dana untuk penyediaan obat HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap upaya penanggulangan HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut laporan Reuters, berbagai mitra kerja dan penerima hibah dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menerima pemberitahuan untuk segera menghentikan aktivitas mereka pada Selasa, 27 Januari 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.
Bahkan, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan menarik AS dari WHO.
Sebagai penyumbang terbesar, AS memberikan sekitar seperlima dari total anggaran tahunan WHO yang mencapai 6,8 miliar dolar AS.
Meskipun kebijakan ini tidak berdampak langsung terhadap WHO di Indonesia, berbagai organisasi nonpemerintah yang bekerja di lapangan sudah mulai merasakan dampaknya.
WHO sendiri telah meminta pemerintah AS untuk memberikan “pengecualian” bagi program-program yang menyediakan obat antiretroviral (ARV).
Obat ini harus dikonsumsi setiap hari oleh penderita HIV guna menekan perkembangan virus dalam tubuh.
WHO juga menyoroti program Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR), yang mendukung upaya penanggulangan HIV di 50 negara, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data WHO per akhir 2023, terdapat sekitar 39,9 juta orang di dunia yang hidup dengan HIV dan bergantung pada obat ARV.
Dampak terhadap Indonesia
Meski tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan AS dalam penyediaan obat ARV, Indonesia tetap merasakan dampak dari kebijakan ini. Direktur eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana, mengingatkan bahwa sebagian besar program HIV di Indonesia didanai oleh donor asing, termasuk dari AS.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan Trump yang dapat mempengaruhi pendekatan terhadap isu gender dalam program penanggulangan HIV di Indonesia.
“Dalam pidato inagurasi Trump, dia secara eksplisit mengatakan kebijakan AS hanya mengakui dua gender: laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, program penanggulangan HIV sangat berkaitan dengan teman-teman transgender. Prevalensi HIV di kelompok transgender cukup tinggi,” ujar Aditya dalam wawancara dengan media.
Menkes Ungkap Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengakui bahwa kebijakan Trump terkait penghentian bantuan medis dapat berdampak pada Indonesia.
Selain HIV, penghentian bantuan ini juga mencakup obat-obatan untuk tuberkulosis (TBC) dan malaria.
Namun, Budi menyatakan bahwa Indonesia sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dana hibah AS dengan menjalin kerja sama dengan negara lain, seperti Arab Saudi dan India.
“Amerika memang membekukan semua bantuan, dan Indonesia juga terdampak. Beruntungnya, sumber hibah kita sudah lebih beragam, tidak hanya dari AS. Itu sebabnya Pak Prabowo sudah mengalokasikan dana dari APBN untuk menutupi kebutuhan, misalnya dalam penanggulangan tuberkulosis,” kata Budi saat ditemui di RS Harapan Kita, Kamis 30 Januari 2025.
Ia juga menambahkan bahwa dampak penghentian bantuan ini tidak hanya dirasakan langsung dari lembaga AS seperti CDC, tetapi juga secara tidak langsung melalui WHO dan Gavi, yang masih bergantung pada pendanaan AS.
“Pasti akan ada dampaknya, baik dari pendanaan langsung melalui CDC atau pemerintah AS, maupun secara tidak langsung melalui WHO dan Gavi, yang sebagian besar dananya masih bergantung pada AS,” katanya.
Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah mengevaluasi dampak dari pembekuan hibah AS serta mencari alternatif sumber pendanaan lain.
Dalam waktu dekat, Budi berencana mengunjungi Australia untuk menjajaki kemungkinan tambahan bantuan guna mendukung kebutuhan pengobatan pasien HIV di Indonesia.
“Insya Allah minggu depan saya akan ke Australia untuk melihat apakah ada tambahan bantuan dari sana yang bisa membantu kita,” tutupnya.
Leave a Reply