Jabodetabek.Id –Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menjadi megaproyek yang masih dijalankan hingga saat ini.
Di tengah pembangunannya, dana IKN justru terkena pemangkasan anggaran terbesar yang mencapai 75,2 persen.
Artinya, menurut APBN Tahun Anggaran 2025 pemotongan anggaran Otorita Ibu Kota Negara sejumlah Rp4,81 Triliun dari total pagu anggaran Rp6,39 Triliun.
Di tengah pemotongan anggaran IKN, Joko Widodo atau Jokowi yakin bahwa IKN tidak akan menjadi proyek pembangunan yang mangkrak di masa depan.
IKN adalah rencana lama dan jangka panjang
Dalam video yang diunggah di channel YouTube Najwa Shihab pada Selasa, 11 Februari 2025, Jokowi mengutarakan kalau IKN adalah proyek yang sudah lama direncanakan.
Dibangun di masa pemerintahannya, namun IKN adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.
“IKN ini adalah rencana lama dari Presiden pertama kita, Ir. Soekarno, kemudian kita eksekusi,” ujar Jokowi.
Ia kemudian mengatakan tentang perekonomian negara di mana PDB ekonomi Indonesia, 58 persen berputar di Pulau Jawa.
“Kita memiliki 17 ribu pulau tapi 58 persen PDB ekonomi berputar di Pulau Jawa dan kedua, 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa,” kata Jokowi.
Ia mengibaratkan Pulau Jawa sebagai magnet yang terus menarik.
“Saya kira daya dukung Pulak Jawa kalau kita terus-teruskan, tidak akan mampu, semua magnetnya akan terus ke sini (Pulau Jawa)” imbuhnya.
Membangun ibu kota politik di luar Jakarta
Seperti di awal pembangunan, IKN dirancang untuk membangun kota pemerintahan yang terpusat pada satu tempat.
“Kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta,” imbuh mantan Presiden yang kini menetap di Solo itu.
“Kalau di Amerika ada New York dan Washington DC, Australia ada Sydney ada Canberra, kenapa kita tidak merancang itu?” imbuhnya sambil memberikan contoh pemerintahan di Amerika dan Australia.
Optimis IKN tidak akan mangkrak
Meski dana pembangunan IKN dipotong, Jokowi tak melihat hal tersebut sebagai awal potensi mangkraknya pembangunan IKN.
Sebagai proyek jangka panjang, pembangunannya bisa dilakukan bertahun-tahun lamanya.
“Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun,” ungkapnya.
Jokowi lantas membandingkan momen pemindahan ibu kota ini dengan pindahan rumah.
“Ini ibu kota yang pindah, pindah rumah aja ruwetnya seperti itu apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota,” tandasnya.
“IKN ini sudah ada Undang-Undangnya, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi yang ada di DPR, saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada,” imbuh Jokowi.
Meski ada pemotongan anggaran, pembangunan IKN masih berjalan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir Kementerian Keuangan.
Sebagai catatan, pemblokiran anggaran itu bukan berarti IKN kemudian tak memiliki dana untuk melanjutkan pembangunannya.
“Anggarannya belum dibuka, jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Pembangunan IKN Tahap II periode 2025-2029, telah dialokasikan dalam APBN Rp48,8 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun.
Sementara itu, OIKN juga menegaskan kalau pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” ujar Juru Bicara IKN Troy Pantouw pada Kamis, 6 Februari 2025.
Leave a Reply