Jabodetabek.Id- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini mengatakan, pemerintahan Prabowo akan ada kombinasi strategi pembenahan birokrasi Era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi.
“Pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien,” kata Zulkifli Hasan di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa, 24 September 2024 lalu.
Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah disebut akan bertambah dibandingkan era Presiden Jokowi.
Isu tersebut sempat diamini oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
“Penambahan iya, mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” ujar Zulkifli Hasan dalam kesempatan lain di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024 lalu.
Wacana penambahan kabinet itu memunculkan tanda tanya mengenai komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa depan.
Sebab, prinsip koalisi besar menunjukkan pemerintah yang sepakat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam birokrasinya.
Prinsip Koalisi yang Besar
Penelitian Studi Politik Afrika Selatan oleh Ilmuwan Politik Belanda-Amerika Arend Lijphart yang diterbitkan online pada tahun 2007, mengungkap prinsip koalisi besar dalam pemerintahan.
“Prinsip koalisi besar berarti pemerintah konsensual (sepakat) bersama,” tulis Lijphart dalam penelitian tersebut.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran analis kebijakan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara keinginan rakyat dengan pemerintah.
Koalisi yang gemuk berpotensi adanya dominasi elite partai politik yang secara tingkat kepercayaan masyarakat berada paling bawah di antara lembaga negara lainnya.
Peran analis kebijakan juga menjadi krusial ketika adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR-RI.
Kepercayaan Masyarakat
Mari berkaca pada Survei Indikator ‘Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara’ yang dirilis pada 23 Januari 2024 lalu.
Tampak dalam paparan Survei Indikator, partai politik menempati peringkat terbawah, serta DPR berada tepat di atasnya dalam meraih kepercayaan masyarakat.
Tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi yaitu terhadap TNI, kemudian di bawahnya Presiden, dan di bawahnya lagi ada Kejaksaan Agung.
Tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode survei indikator sebelumnya.
Tampak tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR memiliki angka 68,5 persen dan partai politik 65,2 persen, pada periode 23 Juni 2023.
Sementara itu, tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR menurun menjadi 64,8 persen dan partai politik menjadi 64,2 persen, pada periode 6 Januari 2024.
Peran Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, merilis ‘Pedoman Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan’ pada tahun 2021.
Dalam pedoman itu mengungkap peran penting analis kebijakan bagi lembaga negara:
Pertama, analis kebijakan akan melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya.
Kedua, analis kebijakan berkolaborasi dengan jabatan fungsional terkait pada lembaga kementerian, dan lembaga pemerintah daerah. Terutama, jabatan fungsional yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan.
Ketiga, analis kebijakan mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan jabatan fungsional terkait. Kolaborasi itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
Terakhir, analis kebijakan memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan, minat, serta kompetensinya.
Hal tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap lembaga negara serta dapat mudah untuk memantau dan memahami kebijakan pemerintah.
Leave a Reply