Jabodetabek.Id – Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan banyak pihak.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian untuk pengawasan program prioritas pemerintah tersebut.
Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang turut bergabung untuk mengontrol jalannya MBG.
Update Data Keracunan MBG
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa korban keracunan karena MBG selalu dilaporkan dari Kemenkes ke BGN.
Data tersebut berasal dari jaringan Puskesmas di Indonesia yang kemudian dikumpulkan dan diverifikasi oleh BGN.
“Sudah ada datanya, sudah kita share sama BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN, tapi datanya kita tiap hari sudah masuk,” kata Menkes Budi di Kompleks Istana, Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Menurut Budi, data dari Puskesmas itu selalu diperbarui secara rutin setiap harinya dan dicocokkan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi sekarang tinggal dicocokin SPPG-nya, SPPG yang mana. Kan kami dapat di Puskesmasnya kemudian kami udah link ke sekolahnya karena kami screening SPPG-nya dan ini memang utamanya di BGN,” imbuhnya.
Publikasi Data Kewenangan BGN
Mengenai transparansi data, Budi mengatakan bahwa hal tersebut menjadi ranah dari BGN.
“Nanti BGN yang buka, nanti kita atur biar dibuka,” tambahnya.
Sistem publikasi data, kata Budi akan dibahas lebih lanjut bersama dengan beberapa pihak terkait lainnya.
Pendataan Bakal Dilakukan Seperti saat COVID-19 dan Pengawasan Eksternal
Sebelumnya, Budi mengatakan bahwa akan ada update secara rutin kepada publik jika diperlukan dengan koordinasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah.
“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu, misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan saat COVID-19, itu kita lakukan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes pada 2 Oktober 2025 lalu.
Selain itu, Kemenkes juga menjadi pengawas eksternal dengan memberikan daftar apa saja yang harus diawasi selama MBG berjalan.
“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” imbuhnya.
Pengawasan yang dilakukan Kemenkes, menurut Budi nantinya termasuk dalam pengawasan eksternal yang dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Kita akan melapis, pengawasan eksternal pada SPPG ini selama seminggu lagi. Kemenkes, Kemendagri karena aparatnya di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari dan pengawasan eksternal setiap minggu, dari luar,” paparnya.
Monitoring pelaksanaan program juga dilakukan dengan para penerima manfaat akan diukur tinggi badan dan berat badan setiap 6 bulan sekali.
Data tersebut akan disinkronkan dengan data program cek kesehatan gratis (CKG) anak-anak sekolah.
“Kita bisa tahu efektivitasnya program seperti apa, dan setiap tahun sekali akan lakukan survei gizi nasional di mana dulu hanya dilakukan stunting. Ini akan ditambah untuk di atas 5 tahun khusus anak sekolah,” jelasnya.
“Jadi, kita bisa lihat bisa perkembangan status gizi dan akan digunakan sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan,” tandasnya.
Leave a Reply