Jabodetabek.Id – Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun ini.
Meskipun demikian, layanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas.
Apalagi, pemerintah akan segera meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai salah satu program prioritas, yang dijadwalkan mulai pada Senin, 10 Februari 2025.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.
“PKG bagi warga yang berulang tahun ini akan mencakup pemeriksaan belasan jenis penyakit,” ungkap Charles Honoris kepada awak media.
“Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan, jika diperlukan, langsung menjalani pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Charles menekankan bahwa pemerintah harus mampu mengantisipasi peningkatan layanan kesehatan kuratif (pengobatan) setelah PKG berlangsung, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang cukup besar.
“Jangan sampai ketika jumlah pasien yang membutuhkan pengobatan lanjutan meningkat akibat hasil pemeriksaan PKG, layanan kesehatan malah menjadi tidak optimal karena alasan keterbatasan dana,” katanya.
Politisi PDIP itu juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan layanan kesehatan secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa semua aspek layanan—promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif—harus tetap dijalankan.
“Pemerintah harus melakukan skala prioritas program untuk menyiasati keterbatasan anggaran, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” paparnya.
PKG Mulai Berjalan 10 Februari 2025
Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi dimulai pada 10 Februari 2025 secara nasional.
Program ini menjadi salah satu agenda utama Kabinet Merah Putih di sektor kesehatan.
“Ini adalah program cek kesehatan gratis yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Mulai 10 Februari, program ini akan berjalan di puskesmas dan klinik-klinik,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.
PKG ditargetkan untuk seluruh kelompok usia, dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diharapkan bisa mendapatkan manfaatnya.
Untuk tahap awal, pemeriksaan kesehatan gratis akan tersedia di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang telah ditunjuk.
Program ini akan dibagi menjadi dua kelompok usia, yakni anak-anak di bawah enam tahun dan usia di atas enam tahun.
Kuota PKG di Puskesmas Dibatasi 30 Orang Per Hari
Demi menghindari antrean panjang, pemerintah menerapkan sistem kuota harian untuk peserta PKG.
Setiap puskesmas akan melayani maksimal 30 orang per hari, yang dilakukan melalui sistem pendaftaran digital.
“Kami tetapkan kuota maksimal 30 pendaftaran per hari melalui aplikasi SATUSEHAT mobile,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers, Jumat 7 Februari 2025.
Melalui aplikasi SATUSEHAT mobile, peserta dapat melihat nomor antrean serta jadwal pemeriksaan mereka.
Namun, Maria mencatat bahwa tidak semua puskesmas sudah terintegrasi dengan aplikasi ini.
Oleh karena itu, di beberapa wilayah dengan keterbatasan internet, pendaftaran akan tetap dilakukan secara manual.
Sementara itu, Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan ketersediaan internet di wilayah-wilayah yang masih mengalami hambatan.
“Misalnya di Kalimantan Timur, masih ada enam puskesmas dengan koneksi internet yang belum memadai. Secara keseluruhan, ada sekitar 400 puskesmas di Indonesia yang menghadapi kendala serupa,” ungkap Setiaji.
“Kami akan bekerja sama dengan Komdigi untuk memberikan akses internet tambahan,” ujarnya.
Meski demikian, bagi puskesmas yang belum memiliki sistem digital memadai, proses pencatatan data pasien tetap akan dilakukan secara manual, tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan.
“Kami tetap akan memastikan layanan berjalan dengan baik, meskipun ada keterbatasan teknologi,” pungkasnya.
Leave a Reply