Jabodetabek.Id – Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi memberikan nota diplomatik berisi catatan penyelenggaraan haji 2025 oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Ada 5 hal yang menjadi sorotan pada penyelenggaraan haji tahun ini dan menurut Kemenag telah berhasil diselesaikan dengan jalan keluarnya masing-masing.
Nota diplomatik tersebut terbit pada 16 Juni 2025 dan hanya ditujukan kepada 3 pihak, yakni Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.
“Ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional, Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat,” ucap Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief di Madinah, dikutip pada Sabtu, 21 Juni 2025.
“Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” imbuhnya.
Dalam permasalahan koherensi data jemaah, Hilman menyatakan bahwa pihak-pihak terkait setiap hari melakukan konsolidasi, sehingga semua lancar sampai proses pemulangan saat ini.
Kemudian untuk masalah pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah, ada perbedaan data hotel dengan syarikah.
Sehingga beberapa jemaah harus diberangkatkan menggunakan mini bus atau mobil dan membuatnya diklaim sebagai pemberangkatan tak sesuai prosedur.
“Kita sudah komunikasikan itu ke Kementerian Haji, kita sudah sampaikan ke Syarikahnya, jadi itu sudah disepakati,” terangnya.
Penempatan jemaah yang terpisah di hotel di Makkah juga diklaim telah diselesaikan dengan baik oleh petugas dan Syarikah.
“Tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara haji adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan,” tuturnya.
Mengenai masalah kesehatan jemaah yang juga menjadi catatan Kedubes, ia mengingatkan pendamping untuk terus mengingatkan agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunah.
“Harapan dari Kemenhaj melalui nota diplomatik itu adalah proses seleksi jemaah lebih ketat, kalau berat dengan penyakit tertentu tidak berangkat, termasuk yang harus cuci darah,” ujarnya.
Lalu catatan terakhir yang diberikan adalah penyembelihan dam yang tidak melewati Adahi.
“Kita sudah berdiskusi banyak tentang itu, kami juga sampaikan kebijakan kita sejak sebulan yang lalu kepada Kerajaan, bahwa di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas,” sebut Hilman.
Namun dalam praktiknya, hal tersebut tak mudah karena kewajiban itu muncul belakangan.
Menurut Hilman, sudah banyak jemaah Indonesia melalui para pembimbing KBIH dan lain lain sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH (Rumah Potong Hewan), ada juga yang belanja ke pasar sendiri beli kambingnya, atau mitra.
Hilman juga menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut bukan teguran, melainkan pengingat untuk memperbaiki layanan pada operasional haji tahun depan.
Sementara itu, otoritas Arab Saudi akan mengumumkan kuota haji 2026 pada 10 Juli 2025 mendatang.
Leave a Reply