Jabodetabek.Id – Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional.
Hasan menyebut bahwa hal itu bukan bentuk dominasi pemerintahan sebelumnya terhadap pemerintahan saat ini.
Dalam sebuah tayangan YouTube pribadinya, Kamis, 27 November 2025, Hasan menanggapi narasi yang menyebut bahwa beberapa program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengikuti atau sejalan dengan kebijakan era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan Presiden Prabowo yang kini berkuasa.
“Setiap kali Pak Prabowo sejalan dengan Pak Jokowi, tuduhannya Pak Prabowo di bawah kendalinya Pak Jokowi,” kata Hasan membuka penjelasannya.
Pria berusia 46 tahun itu menilai cara pandang tersebut berangkat dari sikap yang tidak objektif. Dalam konteks itu, Hasan menyebut kritik seperti itu sebagai ungkapan bernada meremehkan.
“Ini penilaian julit dan itu merendahkan Presiden Prabowo hari ini,” lanjutnya.
Keberlanjutan Kebijakan sebagai Sistem, Bukan Intervensi
Hasan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi keberlanjutan dalam program maupun kebijakan jangka panjang.
Menurutnya, model tersebut merupakan upaya untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Tapi dari kita, kita ini keberlanjutan konsepnya. Mau ganti-gantian presidennya juga konsepnya keberlanjutan. Enggak reverse policy kan,” tutur Hasan.
Lelaki kelahiran Sumatera Barat itu menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan adalah prinsip yang sudah berjalan di Indonesia dan merupakan bagian penting dari kestabilan pembangunan nasional.
Karena itu, ketika dua pemerintahan memiliki sejumlah kebijakan yang berkesinambungan, hal tersebut bukanlah cerminan pengaruh politik personal, tetapi konsistensi terhadap pembangunan.
Bandingkan dengan Negara Lain: Kebijakan Bisa Berubah Drastis
Dalam penjelasannya, Hasan kemudian membandingkan dengan praktik politik di negara lain yang sistemnya justru memungkinkan perubahan drastis setiap kali pergantian presiden terjadi.
Ia mencontohkan dinamika kebijakan publik di Amerika Serikat yang menurutnya sering berganti-ganti sesuai preferensi pemerintah yang sedang berkuasa.
“Kalau kita reverse policy seperti di Amerika ya program presiden sebelumnya bisa dicabut malah,” ujarnya.
Menurut Hasan, model perubahan kebijakan yang bersifat fluktuatif semacam itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam implementasi program jangka panjang yang berdampak pada rakyat banyak.
“Hari ini misal pajak dinaikkan, di presiden berikutnya bisa diturunkan. Gitu aja terus reverse policy,” pungkasnya.
Konsistensi Pembangunan Dinilai Lebih Menguntungkan
Pandangan Hasan menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan sebagai upaya menjaga stabilitas dan menghindari ketidakkonsistenan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun tata kelola pembangunan.
Menurutnya, model keberlanjutan yang diterapkan di Indonesia memberikan kepastian kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Dengan demikian, keberlanjutan bukan hanya sekadar meneruskan program presiden sebelumnya, tetapi memastikan bahwa arah pembangunan nasional berjalan secara stabil tanpa perubahan kebijakan yang mendadak.
Hasan menutup pandangannya dengan kembali menolak anggapan bahwa kesamaan kebijakan antara pemerintahan Prabowo dan Jokowi merupakan bentuk intervensi.
Baginya, hal tersebut adalah konsekuensi dari sistem pembangunan nasional yang memang dirancang untuk berkelanjutan, bukan saling meniadakan setiap lima tahun.
Leave a Reply