Jabodetabek.Id – Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Singapura, Subramaniam Iswaran mengaku bersalah atas tuduhan menerima suap saat menjabat dalam kapasitas resminya.
Pengacaranya, Davinder Singh, menyampaikan pengakuan Iswaran dalam sidang perdana di kantor Pengadilan Singapura.
“Klien saya telah mengambil keputusan itu, mengingat fakta bahwa jaksa penuntut tidak lagi mengajukan dakwaan di bawah Undang-Undang Pencegahan Korupsi,” kata Singh di Pengadilan Singapura, pada Selasa, 24 September 2024.
Terdapat empat dakwaan yang diakui Iswaran pada Pasal 165 KUHP Singapura, yang melarang semua pegawai negeri untuk menerima suap atau gratifikasi dalam kapasitas resminya.
Barang bukti suap yang diterima mantan Menhub Singapura itu, adalah tiket pertunjukan teater, pertandingan sepak bola, dan Grand Prix F1 Singapura.
Nilai suap yang diperoleh Iswaran dalam dakwaan tersebut melampaui 400 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp4,7 miliar.
Kasus korupsi Iswaran ini merupakan yang pertama kali melibatkan seorang menteri di Singapura.
Hal tersebut mengingat peran strategis Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB), yang merupakan satu-satunya badan negara yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura.
Lembaga CPIB berada di bawah Kantor Perdana Menteri (PMO) dan dipimpin oleh seorang direktur yang melapor langsung ke Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.
Mari menilik prosedur CPIB dalam mengawasi pejabat publik dari tindakan korupsi di Singapura.
Awal Mula Pembentukan CPIB Singapura
CPIB Singapura didirikan pada tahun 1952 oleh pemerintah kolonial Inggris, saat itu Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian gagal melakukan tugasnya dalam menindak korupsi.
Departemen itu tidak mampu membatasi maraknya korupsi di kepolisian Singapura pada era kolonial.
Puncak masalah terjadi ketika tiga detektif polisi membajak opium di Pantai Punggol senilai 400 ribu Dolar Singapura atau setara Rp4,5 miliar saat itu.
CPIB menjadi badan independen yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas layanan publik dan mendorong transaksi bebas korupsi di sektor swasta. Pada tahun 1959, keadaan berubah lebih baik ketika Singapura menjadi pemerintah sendiri
Kewenangan Direktur CPIB
Direkur CPIB dapat melapor kepada perdana menteri hingga presiden di Singapura.
Jika terdapat penolakan dari perdana menteri untuk memberi persetujuan penyelidikan CPIB, maka direktur dapat meminta izin kepada presiden untuk melanjutkan penyelidikan.
Hal ini karena CPIB mempunyai kemandirian fungsional sehingga tidak ada badan pemerintah yang dapat mempengaruhi badan ini.
‘Whistleblowing’ KPK Indonesia dan CPIB Singapura
Whistleblowing adalah sarana yang digunakan oleh lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura.
Hal ini untuk mendukung KPK Indonesia atau CPIB Singapura untuk pencegahan dan penerapan budaya anti korupsi.
Terdapat perbedaan penerapan whistleblowing di Indonesia dan Singapura, berikut ini di antaranya:
Kebijakan Pelaporan Keuangan
Singapura menyadari pentingnya whistleblowing dengan menerapkan kebijakan pelaporan keuangan karyawan pada semua sektor publik dan swasta yang dijaga dengan ketat.
Sementara di Indonesia, kebijakan pelaporan keuangan terfokus pada lembaga kementerian dan lembaga publik.
Terkait kebijakan pelaporan keuangan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah bukti pendukung, pengelolaan informasi oleh tim, dan siapa yang berhak menindaklanjuti laporan tersebut.
Pengungkapan Kasus Korupsi
CPIB Singapura diberi kewenangan untuk menangkap, menggeledah, atau menyita bukti tanpa surat perintah.
Selain itu, Singapura memiliki sistem peradilan anti korupsi yang independen dan bebas dari campur tangan politik.
Sementara KPK belum dapat memberantas kasus korupsi secara independen, dan masih membutuhkan dukungan dari otoritas terkait dan masyarakat.
Laman Informasi Masyarakat
Indonesia memiliki KPK yang melakukan praktik pemberantasan korupsi dengan mengungkap kasus melalui situs kpk.go.id.
Situs tersebut digunakan untuk sarana informasi kasus korupsi yang sedang mereka tangani.
Berbeda halnya dengan CPIB Singapura yang memiliki situs web resmi yang menyediakan halaman untuk pelaporan tindak pidana korupsi
Leave a Reply