Jabodetabek.Id – Hingga hari ke-4 retret digelar, masih ada 47 kepala daerah yang belum bisa bergabung ke Magelang.
Agenda retret kepala daerah ini digelar mulai 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada sekitar 53 orang kepala daerah yang absen dari acara ini.
47 orang tidak memberikan kabar perihal alasan tidak mengikuti retret, 5 orang karena sedang sakit, dan satu orang lainnya karena ada keperluan keluarga.
Saat menemui media pada Minggu, 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bakal ada perbedaan sertifikat bagi kepala daerah yang sudah mengikuti retret sejak awal dan mereka yang baru bergabung.
Perbedaan Sertifikat yang akan Diterima Kepala Daerah
Tito Karnavian mengatakan kalau perbedaan sertifikat ini sebagai apresiasi yang diberikan kepada kepala daerah yang sudah rajin ikut acara sejak hari pertama.
Dengan kehadiran kepala daerah minimal 90% dari acara, maka akan dianggap telah lulus mengikuti acara ini.
“Kita akan bedakan sertifikatnya, yang 90 persen sertifikatnya lulus, yang datangnya di tengah-tengah, sertifikat telah mengikuti,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan jika panitia terbuka ketika nantinya ada kepala daerah yang akan menyusul ikut dalam kegiatan ini.
“Ya silakan, kita welcome untuk bergabung, telah mengikuti saja (sertifikatnya) tidak ada kata-kata lulusnya,” imbuhnya.
“Sebagai apresiasi saja,” kata Tito lagi.
Ada Kader PDI-P yang Ikut Retret Meski Ada Larangan dari Partai
Sebelumya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025 berkaitan dengan retret.
Dalam surat tersebut berisi tentang permintaan
kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari Partai PDI-P untuk menunda dalam keikutsertaannya di retret ini.
47 orang yang kepala daerah yang tidak memberikan keterangan absen, diduga berkaitan dengan keputusan dari partai banteng ini.
Instruksi yang dikeluarkan oleh Megawati tersebut diduga sebagai bentuk respon dari partai atas penahanan KPK kepada Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
“Dari data kita, kalau nggak salah ada 97 ya kader PDI-P, jumlah semuanya dari 503,” kata Tito.
“Itu lebih kurang 51 sudah masuk dari hari pertama, karena mereka menyadari ini program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri,” imbuhnya.
Tito juga mengatakan kalau selama beberapa hari lagi akan ada yang datang untuk bergabung.
“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada yang bergabung, saya nggak akan sebutkan jumlahnya, kalau bergabung, silakan kita welcome,” tandas Tito.
Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retret akan Merugi
Tito juga sempat menyatakan jika kepala daerah yang absen akan merasakan kerugiannya sendiri.
“Kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti,” kata Mendagri Tito saat konferensi pers di Kompleks Akmil pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Mengenai permasalahan partai yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret, Tito mengatakan jika agenda ini dilakukan untuk keperluan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Ditambah lagi sebagai bentuk tanggung jawab kepala daerah kepada rakyatnya.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat lagi,” ujarnya.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya,” imbuh Tito.
Tito juga mengatakan jika setelah pemilihan, pertanggungjawabannya beralih ditujukan kepada rakyat.
“Nomor satu tanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia,” imbuhnya.
Untuk kegiatan bersosial, mereka yang tidak mengikuti retret ini akan kehilangan waktu untuk bisa saling mengenal kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tuturnya.
Leave a Reply