Jabodetabek.Id – Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini jika Ibu Kota Negara (IKN) adalah pembangunan megaproyek yang tidak akan mangkrak.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa, 11 Februari 2025, Jokowi mengatakan jika pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama.
“Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun,” ungkapnya.
“Ini ibu kota yang pindah, pindah rumah aja ruwetnya seperti itu apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota,” tandasnya.
Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Prabowo baru-baru ini, yang ikut mempengeruhi pembangunan IKN, sepertinya tidak mengurangi kepercayaan Jokowi atas pembangunan IKN.
Padahal di APBN Tahun Anggaran 2025, angka pemotongan anggaran Otorita Ibu Kota Negara mencapai Rp4,81 Triliun dari total pagu anggaran Rp6,39 Triliun. Artinya, hilang 75,2 persen dari sebelumnya.
Ia merasa, proyek IKN akan tetap berjalan meski ada pemotongan anggaran untuk efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“IKN ini sudah ada Undang-Undangnya, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi yang ada di DPR, saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada,” imbuh Jokowi.
Pembangunan fasilitas yang perlu disempurnakan
Jokowi juga menjelaskan jika persiapan untuk memindahkan ibu kota ini harus memikirkan banyak hal.
Seperti penunjang kehidupan sehari-hari mengingat akan banyak orang yang akan dipindah ke area IKN ketika sudah bisa ditempati dengan optimal.
“Kesiapannya juga harus sempurna betul baru bisa pindah, misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya sudah siap belum? Rumah sakit sudah bisa beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung,” kata Jokowi.
“Kalau belanja, pasarnya udah siap belum? Supermarket ada atau tidak? Kan semua harus disiapkan, tidak semudah itu “ imbuh Jokowi.
Proses pembangunan IKN
Proses pembangunan IKN saat ini sudah memasuki tahap II untuk periode 2025-2029.
Pembangunan tahap pertama di tahun 2022-2024 memakan anggaran Rp89 Triliun.
Dalam pembangunan tersebut, fasilitas yang dibangun adalah jalan tol, 47 tower hunian untuk ASN, air minum, sanitasi, kolam retensi, hingga gedung perkantoran.
Sedangkan tahap kedua dengan alokasi dana Rp48,8 Triliun untuk kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif dengan target selesai dibangun dalam 4 tahun.
Target lainnya ialah Presiden Prabowo akan mulai bisa berkantor di IKN pada tahun 2028.
Bagaimana dengan anggaran IKN yang masih diblokir?
Di kesempatan berbeda, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir Kementerian Keuangan.
“Anggarannya belum dibuka, jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Pembangunan masih berjalan karena IKN memiliki dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah.
“Anggaran Rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” ujar Hasan.
“Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung.
“Pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ungkapnya pada Sabtu, 8 Februari 2025 di Samarinda.
Leave a Reply