Jabodetabek.Id- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjadi salah satu lembaga Negara yang mengalami pemotongan anggaran.
Pemotongan anggaran yang diterima BMKG adalah 50,35 persen.
Sehingga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, BMKG mengalami pemotongan anggaran Rp1,423 Triliun dari anggaran sebelumnya yang diterima sejumlah Rp2,826 Triliun.
Perbedaan pernyataan dengan Istana sempat terjadi saat keluar bantahan dari ujar Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Hasan Nasbi membantah jika pemotongan anggaran BMKG hingga 50 persen dari anggaran sebelumnya.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut juga dibantah secara tak langsung dalam Rapat Kerja (Raker) BMKG bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.
Pemotongan anggaran dan pembagian dana di BMKG
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjabarkan pemotongan anggaran yang diinstruksikan kepada lembaganya.
Ia juga menjelaskan alokasi dana yang akan dilakukan untuk menyokong program dan pelayanan BMKG.
“Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, juga surat menteri keuangan, pemotongan Dipa BMKG tahun 2025, yaitu sebelumnya di BMKG adalah sebesar Rp2,8 triliun,” ujar Dwikorita.
“Kemudian terkena pemotongan sebesar Rp1,4 triliun, sehingga pagu setelah pemotongan adalah sebesar Rp1,4 triliun” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan tentang anggaran Rp1,4 triliun yang dibagi menjadi dua untuk belanja pegawai dan operasional.
“Pagu setelah pemotongan kami bagi menjadi dua yaitu untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih Rp847 miliar dan anggaran yang tersisa untuk operasional Rp556 miliar,” jelas Dwikorita.
Pembagian anggaran program operasional masyarakat dari BMKG
Sebelum efisiensi, anggaran program MKG atau Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendapatkan kucuran dana Rp1,5 triliun.
Setelah efisiensi merosot tajam menjadi Rp372 miliar yang dibagi menjadi 13 layanan operasional, yaitu:
- Pengelolaan database BMKG Rp165 miliar
- Pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41 miliar
- Pengelolaan layanan informasi iklim terapan BMKG Rp70 miliar
- Pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa BMKG Rp5 miliar
- Pengelolaan jaringan komunikasi BMKG Rp120 miliar
- Pengelolaan meteorologi penerbangan BMKG Rp1 miliar
- Pengelolaan meteorologi publik BMKG Rp1 miliar
- Pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG Rp15,2 miliar
- Pengelolaan seismologi teknik geofisika potensial dan tanda waktu BMKG Rp8,4 miliar
- Pengelolaan meteorologi maritim BMKG Rp1 miliar
- Pengelolaan tata kelola modifikasi cuaca BMKG Rp3 miliar
- Pengelolaan operasional modifikasi cuaca BMKG Rp5 miliar
- Pengembangan pengelolaan UPT Rp5,6 miliar
Dwikorita menjelaskan ada anggaran besar untuk jaringan komunikasi karena untuk menjamin operasional BMKG 24 jam selama 7 hari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop selama hari dalam 1 minggu atau 365 hari dalam 1 tahun,” ujarnya.
“Jadi angka tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, jadi kami terus 24 jam,” tambahnya.
Gaji pegawai jadi anggaran terbesar dalam program dukungan manajemen
Dalam rapat tersebut juga ditunjukkan gaji pegawai sebagai bagian yang mendapatkan alokasi dana dari total Rp1,03 triliun yaitu Rp949 miliar
Selanjutnya pengelolaan untuk melakukan perawatan dan menjaga jaringan atau perangkat yang membantu keberlanjutan pelayanan BMKG selama 24 jam.
Leave a Reply