Jabodetabek.Id- Aksi mahasiswa Tanah Air bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dilancarkan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sejumlah wilayah di Indonesia.
Dalam aksi itu, terdapat sorotan khusus terkait efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional.
Hal itu diutarakan oleh para mahasiswa BEM SI di Jawa Barat yang juga menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.
Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya. Dalam aksi itu, para mahasiswa berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.
Para mahasiswa di Bandung juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.
“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.
Selain itu, Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin dalam aksinya mengungkapkan, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.
“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.
Salah satu poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ di Bandung, yakni meminta anggaran pendidikan.
“Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi,” ujar Rhido.
“Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” tandasnya.
Berkaca dari hal itu, pihak Istana kini telah menanggapi atau merespon terkait demo mahasiswa ‘Indonesia Gelap’, terkhusus soal efisiensi anggaran RI yang dinilai berdampak ke pendidikan nasional. Berikut ulasan selengkapnya
1.Istana: Biaya Operasional hingga Beasiswa Tak Dikurangi
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran yang disampaikan mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, pada Senin, 17 Februari 2025.
Hasan menyampaikan pesan Prabowo yang menegaskan biaya operasional perguruan tinggi hingga beasiswa tidak boleh dikurangi di tengah efisiensi anggaran RI.
“Beliau (Prabowo) tekankan juga, tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari presiden tegaskan itu, soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah, beasiswa, sama sekali tidak boleh dikurangi,” ungkap Hasan Nasbi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.
“Itu statement presiden soal tuntutan mahasiswa (‘Indonesia Gelap’),” tegas Hasan.
Terkait adanya kemungkinan terima perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi ‘Indonesia Gelap’, Hasan mengaku Prabowo sejauh belum menerima informasi apa pun.
“Sejauh ini saya belum menerima informasi apapun, tapi presiden menanggapi informasi yang beredar tentang pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar,” tegas Hasan.
“Dan presiden bilang, ini (pemotongan) tidak boleh dilakukan,” tandasnya.
2.Mensesneg ke BEM SI: Jangan Bawa Narasi yang Tidak Benar
Dalam kesempatan berbeda, aksi ‘Indonesia Gelap’ yang sedang hangat diperbincangkan di medsos juga ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi.
Hadi mengaku tidak setuju dengan tuntutan dari para mahasiswa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah RI.
Di sisi lain, Hadi juga menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tidak memainkan narasi yang tidak benar.
“Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.
3.Berharap Warga RI Maklum
Dalam kesempatan yang sama, Hadi meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.
Mensesneg RI itu meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah baru saja dilantik pada Oktober 2024 lalu.
“Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” ujar dia.
“Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.
Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.
“Jadi jangan digeser ke ‘wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat’. Tidak begitu semangatnya itu,” ujar dia
4.Hormati Aspirasi Mahasiswa BEM SI
Hadi juga mengatakan Presiden Prabowo tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.
Mensesneg RI itu mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.
“Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik,” terang Hadi.
“Sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati,” tandasnya.
Leave a Reply