Jabodetabek.Id- Sedang hangat diperbincangkan warga Tanah Air terkait Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menyebut Riva selaku Dirut Pertamina yang kini ditetapkan sebagai tersangka skandal korupsi minyak mentah diduga telah menyelewengkan pembelian spek minyak.
Riva disebut melakukan pembelian untuk jenis Ron 92 (Pertamax) padahal yang dibeli adalah Ron 90 (Pertalite).
“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax),” sebut Qohar dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan RI, Jakarta, pada Selasa, 25 Februari 2025.
“Padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok menuturkan pihaknya telah mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku.
Pihaknya juga meminta Pertamina untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kualitas produk bahan bakar yang dijual.
Selain itu, Pertamina juga dinilai perlu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat dugaan praktik pengoplosan.
Mufti menuturkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi bahan bakar untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“BPKN siap membuka diri bagi konsumen yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait masalah ini. Kami siap memberikan pendampingan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya,” tandasnya.
Berkaca dari hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengklaim pihaknya akan membentuk tim untuk memberi kepastian spesifikasi BBM.
Bahlil mengungkap hal itu usai adanya skandal dugaan Pertamax oplosan yang mendapatkan sorotan khusus dari warga RI. Begini katanya:
Bahlil: Beri Kepastian Masyarakat Soal Spek BBM
Dalam kesempatan berbeda, Bahlil menyebut pihaknya ingin memberi kepastian agar masyarakat dapat dengan tenang membeli BBM berdasarkan spesifikasi dan harganya.
“Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,” ucap Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Terkait skandal dugaan Pertamax oplosan, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.
Terkini, Menteri ESDM itu mengaku tengah membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.
“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” terang Bahlil.
Soroti Potensi Minyak Mentah Agar Diproduksi Dalam Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor, agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.
Pernyataan itu merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.
“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” tegas Menteri ESDM.
Usulan Bahlil ke Prabowo: Proyek Penyimpanan BBM dan Kilang Minyak
Bahlil juga sempat mengaku pihaknya telah mengusulkan proyek fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM storage dan kilang minyak (refinery) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi.
“Dalam hilirisasi, proyek yang akan kami dorong untuk kami laporkan kepada Pak Presiden adalah storage untuk BBM dan refinery-nya,” tegas Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Bahlil menjelaskan, kapasitas penyimpanan BBM Indonesia kini hanya bisa memenuhi kebutuhan hingga 21 hari sehingga perlu penambahan agar penyimpanan bisa menyentuh 30 hari.
Mengenai usulan proyek kilang minyak atau refinery dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah agar hasil minyak mentah di dalam negeri tidak diekspor untuk diolah di luar negeri.
Bahlil berharap agar kilang minyak di dalam negeri dapat mengolah minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri.
“Impor kita ini kan terhadap minyak banyak sekali, maka kami mendorong untuk membangun refinery,” sebut Bahlil.
Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita. Ini butuh investasi besar,” tandasnya
Leave a Reply